MEDAN – Masyarakat tentunya kecewa dengan penetapan tersangka dari pihak Pertamina terkait dengan dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM). Penetapan tersebut membuat kepercayaan masyarakat yang menggunakan BBM non subsidi seperti Pertamax memudar. Padahal mereka inilah yang sebenarnya berjasa dalam mengurangi beban keuangan pemerintah (APBN), karena selama ini tidak membeli BBM subsidi.
Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benyamin, Kamis (27/2/2025) di Medan, menanggapi hasil pengungkapan perkara oleh Kejaksaan RI terhadap Pertamina.
Disebutkannya, upaya Pertamina selama ini agar mendorong masyarakat lebih menggunakan BBM Non Subsidi dicederai dengan temuan tersebut. Padahal selama ini bentuk edukasi maupun sosialisasi penggunaan BBM non subsidi digencarkan.
Dan kerugian bukan hanya menerpa mereka sebagai pengguna BBM non subsidi. Lebih dari itu, temuan dugaan pengoplosan tersebut juga merugikan keuangan Negara.
BBM (Pertamax) yang diduga bahan bakunya justru dengan kualitas RON yang lebih rendah seperti Pertalita, tentunya membuat alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan pertalite membengkak.
Pasokan pertalite yang seharusnya bisa disediakan dalam jumlah yang lebih besar, terkuras karena sebagian mengalir untuk dijual sebagai Pertamax. Dan masih ada dugaan lain pengadaan bahan baku mentah, yang turut berpotensi merugikan keuangan negara.
Jika dugaan tersebut terbukti nantinya, katanya, maka harusnya akan ada perhitungan ulang harga pokok produksi untuk masing-masing bahan bakar.
“Kedepan, dengan adanya dugaan ini masyarakat akan menuntut transparansi perhitungan pembentukan harga masing masing BBM.Dan kita harapkan tranparansi bisa terjadi di masa yang akan datang. Kita tunggu saja pembuktian dari proses peradilan nantinya,” tutupnya.(red).
