Medan – Ketua DPRD Medan, Hasyim SE meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan pada setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Medan. Hal itu harus dilakukan, guna mendukung program Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan Walikota Medan, Bobby Nasution sejak 1 Desember 2022.
Termasuk Puskesmas Glugur Darat Kecamatan Medan Timur, Kadis Kesehatan, dr Taufiq Ririansyah harus mengevaluasi tenaga medis dan sarana prasarana kelengkapan alat medis di Puskesmas tersebut. Bagi petugas medis yang kinerjanya buruk, harus diganti,” ucap Hasyim, Selasa (17/1).
Hasyim mengaku, dirinya mendapatkan laporan buruknya pelayanan kesehatan di Puskesmas Glugur Darat dari warga sekitar. Padahal saat ini, puskesmas merupakan ujung tombak dari berjalannya program UHC di Kota Medan.
Namun kita yakin itu hanya salah satu contoh. Kemungkinan besar masih banyak puskesmas lainnya di Kota Medan yang seperti itu, mungkin kita saja yang belum mendapatkan aduan dari masyarakat. Jadi intinya, Dinkes Medan harus mengevaluasi semua puskesmas yang ada di Kota Medan,” ujarnya.
Salah satu cara yang paling objektif, sambung Hasyim, Dinkes Medan harus menetapkan SOP pada setiap puskesmas, baik peralatan alat hingga standar pelayanan. Dengan begitu akan terlihat mana puskesmas yang sesuau standar, dan mana puskesmas yang tidak sesuai standar pelayanan.
Untuk yang tidak sesuai standar, maka harus dilakukan pembenahan. Kita mau semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” katanya.
Tak cuma di puskesmas, Ketua DPC PDIP Kota Medan itu mengatakan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit juga harus ditingkatkan. Tak hanya alat dan kelengkapan, petugad media di setiap RS juga diharapkan dapat bersikap senyum, sapa, sopan dan santun. “Kalau petugasnya ramah, pasien akan cepat sembuh. Tetapi kalau marah atau acuh, pasien justru semakin sakit. Itu yang harus menjadi pokok utama, selain ditambah fasilitas alkes yang memadai,” ujarnya.
Dijelaskan Hasyim, setiap Puskesmas memang harus terus dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Pemko Medan melalui Dinkes Medan harus bisa merubah stigma jika puskesmas adalah faskes yang tidak memiliki alat yang lengkap dan pelayanan yang memadai seperti klinik-klinik swasta. “Sekali lagi, semua itu demi mewujudkan kelancaran berjalannya program UHC. Sebab kita tahu, UHC ini adalah wujud nyata tanggungjawab pemerintah terhadap warganya,” pungkasnya.
(mir)
Komentar