DPRD Medan

MEDAN –  Kualitas infrastruktur di Kota Medan dinilai masih rendah dan tidak sebanding dengan alokasi dana yang dianggarkan, kata anggota DPRD Medan Daniel Pinem. “Masyarakat sering mengeluh karena infrastruktur yang

MEDAN – Pemko Medan bersama dengan DPRD Kota Medan telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Medan,

Parlindungan, Sosperda No: 05 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan MEDAN –  Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Parlindungan SH MH menegaskan, dirinya siap memfasilitasi dan menjembatani apa

MEDAN –  DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan yang disampaikan Pemko Medan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di

MEDAN –  Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan Walikota Medan Bobby Nasution kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Medan yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Rancangan

MEDAN –  Melalui Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, Pemko Medan mendorong penajaman fokus dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 dengan menyesuaikan dinamika

MEDAN –  Anggota DPRD Kota Medan, Parlindungan SH MH meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegur dan memberikan sanksi berat terhadap seluruh rumah sakit khususnya yang bermitra BPJS Kesehatan menolak pasien

MEDAN –  Putusnya Jembatan Titi Bambu di Jalan Kol Yos Sudarso, Lingkungan II, Gang Titi Bambu, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan sejak awal tahun 2023 menjadi perhatian DPRD Kota Medan.

MEDAN –  Pemko Medan terus berupaya memperbaiki kualitas dan penyelenggaraan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB). Perbaikan ini dilakukan guna menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat terhadap program tersebut

MEDAN –  Prinsip kesetaraan dan transparansi dalam penerapan pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah pemberlakuan yang sama terhadap seluruh investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha