Medan (klikmedan.id)
Memberantas pungli. Ini merupakan komitmen Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM. Berbagai langkah kongkrit pun telah dilakukan. Selain turun langsung ke lapangan dan memberi sanksi kepada aparatur Pemko Medan yang terbukti melakukan praktik pungli, Bobby Nasution juga mendorong terciptanya sistem yang efektif menutup peluang pungli.
Beberapa waktu lalu, Bobby Nasution mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemko Medan. Pencanangan ini bukan untuk penilaian, melainkan untuk perubahan ke arah yang lebih baik.
“Yang harus kita capai adalah peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih serta bebas KKN,” ucap Wali Kota Pada kegiatan yang dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN dan RB, Ronald Andrea Annas, Asisten Ombudsman RI, Dearma Sinaga, Plt. Inspektur Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, dan seluruh pimpinan OPD dan Camat se-Kota Medan itu. “Antar OPD harus berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan pelayanan yang singkat, tepat, dan memuaskan masyarakat,” tambahnya.
Plt Inspektur Kota Medan Laksamana Putra Siregar, Rabu (2/6) di ruang kerjanya, menyampaikan, melalui pembangunan zona integritas ini, Wali Kota mendorong terciptanya sistem yang menutup peluang terjadinya pungutan di luar ketentuan dalam pelayanan publik dasar.
“Kalau pun ada pungutan, harus sesuai dengan ketentuan. Masyarakat juga harus tahu pungutan itu sesuai dengan ketentuan peraturan. Artinya, ketentuan itu harus diumumkan dan dijalankan,” kata Putra.
Dalam pemberantasan pungli di lingkungan Pemko Medan ini, Bobby Nasution juga meneguhkan kolaborasi dengan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Medan. Pada pertengahan Mei lalu, Bobby Nasution mengundang Satgas Saber Pungli untuk menjalin koordinasi.
Bobby Nasution menyampaikan kepada Satgas Saber Pungli agar membuat sistem pelaporan cepat. Dengan adanya sistem itu, warga yang menjadi korban ataupun yang menyaksikan pungli dapat melapor dan Satgas Saber Pungli bertindak pada saat itu juga. Bahkan ucap Bobby, perlu ada nomor telepon layanan pengaduan pungli di setiap tempat, sehingga masyarakat mudah melaporkan apabila mengalami pungli. Dengan sistem pelaporan cepat ini diharapkan dapat mengikis praktik pungli hingga birokrasi dalam pelayanan publik menjadi bersih dan melayani.
Selain sistem pelaporan cepat, diperlukan sistem pelayanan yang menutup peluang praktik pungli. Salah satu contoh adalah sistem yang dijalankan diKependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, yakni pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) digital melalui sibisa.pemkomedan.go.
Pengurusan dokumen kependudukan secara online menutup peluang terjadinya praktik pungli. Sistem ini membuat masyarakat tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan para petugas Disdukcapil, apalagi dengan pihak perantara ataupun calo.
Dengan digitalisasi pelayanan adminsitrasi kependudukan itu, semua tahapan dan tata cara pelayanan yang ditetapkan tersebut bisa lebih sederhana, cepat, mudah, dan memberikan kepastian waktu untuk mendapatkan dokumen.
Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli Kota Medan menyatakan dukungan penuh komitmen Bobby Nasution ini. Komitmen Wali Kota ini, menurut Sekretaris Tim Saber Pungli Kota Medan, Kompol. Marolop Sirait, menambah energi dalam upaya memberantas pungli.
Sirait mengatakan, komitmen pemberantasan pungli ini wajib didukung seluruh aparatur. Sama diketahui, lanjutnya, pungli merusak sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Karena itulah Presiden membentuk Satgas Saber Pungli melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016.
Sirait yang juga merupakan Kasiwas Polrestabes Medan ini menyebutkan, Saber Pungli bertugas memberantas pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaat personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, institusi, maupun pemerintah kota. Fungsi yang dijalankan yakni intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Masing-masing fungsi ini dijalankan sebuah Pokja.
Dia mengatakan, sebagaimana yang disarankan oleh Wali Kota Medan, saat ini Satgas Saber Pungli Medan tengah mempersiapkan sebuah sistem pelaporan yang dapat ditindaklanjuti dengan segera.
“Ini juga sebuah upaya agar Satgas Saber Pungli ini dapat dirasakan masyarakat keberadaannya,” ucap Sirait.
Pengamat dari Universitas Sumatera Utara, Hatta Ridho, menilai Bobby Nasution, sebagai pemimpin telah menunjukkan komitmennya untuk memberantas pungli. Komitmen ini wajib didukung oleh seluruh aparatur Pemko.
Dia menilai, optimisme pemberantasan pungli di Medan berhembus besar. Sebagai pemimpin, Bobby Nasution telah menunjukkan langkah-langkah kongkrit dalam pemberantasan pungli. Langkah ini, lanjutnya, dimulai Bobby Nasution dari lingkungan Pemko Medan sendiri.
“Trust masyarakat pada pemerintahan kan muncul jika sudah merasa dilayani dengan baik. Tapi kalau dipungli-pungli, ada pamrih, trust masyarakat akan berkurang, bahkan akan muncul penilaian derajat aparatur pemerintahan rendah,” ungkapnya.
Kesadaran aparatur pemerintahan dalam menjalankan reformasi birokrasi dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani ini akan membuat trust masyarakat makin tinggi. Dan tingginya trust itu akan membuat masyarakat dengan penuh kesadaran dan iklas membayar pajak dan retribusi.
Hatta menyatakan, komitmen Bobby Nasution dalam memberantas pungli ini harus menjadi komitmen bersama seluruh aparatur Pemko Medan. “Kalau komitmen pemimpinnya bersih, yang bawah itu nggak ada alasan tidak ikut bersih,” ucapnya.
Dia mengatakan, komitmen pemberantasan pungli yang dibuktikan Bobby Nasution selaku pemimpin yang berjiwa muda dan belum terkontaminasi apapun ini, harus menjadi perhatian para aparatur penyelenggara pemerintahan di Medan.
“Medan saat ini mempunyai Wali Kota yang tidak menyukai adanya transaksional ilegal dalam pelayanan publik. Wali Kota yang antipungli. Ini saatnya bagi yang mereka yang selama ini membudayakan praktik pungli untuk segera bertobat,” tandasnya.(Sr/k)
Komentar