Medan || Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepatutnya memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi. Namun realitanya BUMD justru kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan tata kelola guna memaksimalkan peran BUMD sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya.
Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Bobby Nasution mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Terkait Penguatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara virtual di Command Center Kantor Wali Kota Medan, Kamis (8/9). Saat mengikuti Rakornas, Bobby Nasution turut didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Plt Asisten Ekbang Mansyur Syah serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.
Selain Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian diwakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata, Rakornas juga menghadirkan sejumlah narasumber yakni Deputi Pencegahan & Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengajak seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk bersama-sama mengembalikan fungsi dari BUMD yang sesungguhnya. Oleh karenanya perlu komitmen dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik di tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah.
“Dengan adanya Rakornas ini, diharapkan peran serta dari para Gubernur, Bupati dan Wali Kota dapat ikut serta dalam melakukan pembenahan BUMD di wilayah masing-masing sehingga dapat menjadi lebih baik kedepannya,” harap Tomsi.-(Sr)
Komentar